Dewan Pers Ingatkan Wartawan Di NTT Netral Dalam Pilkada 2020

Kupang, SuluIndonesianews.com – Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengingatkan wartawan di sembilan kabupaten di NTT yang mengelar pilkada 2020 untuk tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan tidak ikut dalam kegiatan politik praktis bersama calon kepala daerah yang ikut dalam perhelatan pilkada.

“Kami ingatkan wartawan se- NTT terutama di kabupaten/kabupaten yang segera melaksanakan pilkada pada 2020 untuk tidak terlibat dalam politik praktis karena berpengaruh pada netralitas media dalam pemberitaan terhadap calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada 2020,” kata Agus Sudibyo di Kupang, Jumat (29/11).

Ia mengatakan, wartawan diharapkan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam melakukan peliputan pemberitaan pada tahun politik 2020 nanti.

Sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan pilkada 2020 yaitu Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat.

Menurut dia, apabila media tidak netral dalam kegiatan jurnalisitik akan berpotensi pada persoalan hukum.

“Para peserta pilkada tentu memiliki kepentingan masing-masing dan ketika media tidak netral tentu menyulitkan wartawan dalam menjalankan peliputan, sehingga diharapkan media di NTT tetap netral sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum,” katanya.

Menurut dia, dalam tahun politik seperti ini media sebaiknya ikut membantu lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dalam mensosialisasi kegiatan pilkada agar mudah diketahui masyarakat sebagai peserta pemilih pada pilkada 2020.

Menurutnya, apabila wartawan di sembilan kabupaten di NTT tetap mengacu pada UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik maka tentu akan terlindungi dalam menjalankan tugas jurnalistik saat kegiatan pilkada berlangsung.

“Apabila media tidak netral dalam pilkada maka akan mudah diintervensi oleh calon kepala daerah yang memiliki kepentingan dalam pilkada, namun apabila bersikap netral maka tentu para calon kepala daerah tidak mudah mengintervensi,” kata Agus Sudibyo. (Dede/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *